Dorongan untuk memberi definisi yang lebih tegas pada ekosistem kripto di Amerika Serikat kini bergerak ke tahap yang lebih konkret. Komite Perbankan Senat Amerika Serikat telah mulai membuka teks rancangan undang-undang besar yang akan menentukan batas pengawasan atas bursa, broker, stablecoin, hingga platform terdesentralisasi.
Langkah ini penting karena menyentuh sumber ketegangan utama di industri aset digital, yakni siapa yang berwenang mengatur dan sejauh mana ruang gerak pelaku pasar masih bisa dibiarkan longgar. Jika rancangan itu maju, pasar kripto di AS akan masuk ke kerangka yang lebih jelas sekaligus lebih ketat di sejumlah sisi.
Stablecoin jadi pusat perdebatan
Bagian yang paling memicu tarik-ulur adalah aturan soal stablecoin, terutama yang dipatok ke dolar. Rancangan tersebut melarang imbal hasil atas saldo menganggur pada stablecoin yang sangat mirip deposito bank, tetapi masih memperbolehkan imbal hasil untuk aktivitas berbasis transaksi seperti pembayaran menggunakan stablecoin.
Untuk menjalankan ketentuan itu, Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission, dan Treasury Department harus menyusun aturan bersama. Bank menolak pendekatan ini karena khawatir dana simpanan akan bergeser keluar dari sistem perbankan yang diatur, sementara perusahaan kripto menilai larangan bagi pihak ketiga seperti bursa untuk membayar bunga atas stablecoin bersifat anti-kompetitif.
Aturan kepatuhan mendekati standar bank
Di luar perdebatan stablecoin, draf ini juga membawa pelaku pasar kripto lebih dekat ke rezim kepatuhan yang selama ini identik dengan bank. Semua bursa, broker, dan dealer komoditas digital akan diperlakukan sebagai lembaga keuangan, sehingga wajib mematuhi aturan anti-pencucian uang, identifikasi nasabah, dan uji tuntas.
Implikasinya besar karena perusahaan kripto akan masuk ke kerangka Bank Secrecy Act dengan beban yang jauh lebih serius. Sejumlah perusahaan kripto sebelumnya berpendapat bahwa mereka tidak tunduk pada aturan yang sama, sehingga perubahan ini berpotensi mengubah standar operasional sektor tersebut secara signifikan.
Pendanaan token mendapat ruang lebih longgar
Di sisi lain, rancangan ini justru memberi kelonggaran lebih besar untuk penggalangan dana. Perusahaan kripto akan diizinkan menghimpun hingga $50 juta per tahun dan sampai $200 juta secara total tanpa harus mendaftar ke SEC seperti perusahaan lain saat mencari pendanaan.
Token kripto yang terkait dengan kontrak investasi masih bisa dijual di bawah rezim ini, tetapi dengan beban regulasi yang lebih ringan dibandingkan perlakuan terhadap sekuritas. Ketentuan tersebut juga membatasi kemampuan SEC untuk berargumen bahwa sebagian besar penjualan token merupakan penawaran sekuritas ilegal.
Platform terdesentralisasi tidak semuanya diperlakukan sama
Draf Clarity Act juga mencoba memberi batas yang lebih tegas pada platform yang mengklaim berjalan terdesentralisasi. Banyak platform kripto populer memang memungkinkan pengguna bertransaksi langsung satu sama lain, berbeda dari bursa tradisional yang berada di tengah transaksi dan memegang dana pelanggan.
Aturan baru itu akan menentukan kapan sebuah platform dianggap cukup terdesentralisasi. Jika tidak memenuhi ambang yang ditetapkan, platform tersebut akan diperlakukan sebagai lembaga keuangan dan wajib melaporkan aktivitas mencurigakan serta memantau transaksi, mirip dengan bank.
Platform juga tidak akan dianggap terdesentralisasi jika mereka bisa memblokir pengguna, atau jika mereka memiliki izin privat maupun hak istimewa khusus yang tidak dimiliki pengguna lain. Definisi ini menjadi penting karena akan menentukan apakah sebuah proyek masuk ke pengawasan ketat atau tetap berada di jalur yang lebih longgar.
Tokenisasi tetap tidak keluar dari hukum sekuritas
Pembahasan lain yang tak kalah penting adalah tokenisasi, yaitu proses mengubah aset keuangan seperti saham, obligasi, bahkan real estat menjadi aset kripto. Sejumlah perusahaan kripto telah berinvestasi dalam perdagangan saham bertoken sambil menunggu langkah SEC yang diharapkan bisa membuka ruang eksperimen bagi perdagangan berbasis blockchain.
Namun draf ini menegaskan bahwa menempatkan sekuritas di blockchain tidak membebaskannya dari hukum sekuritas. SEC juga diminta mempelajari lebih lanjut perlakuan regulasi atas sekuritas bertoken, dan secara umum aset seperti itu akan diperlakukan sama dengan sekuritas yang mendasarinya.
Dengan begitu, rancangan ini tidak hanya mengatur kripto sebagai aset digital biasa, tetapi juga menyusun ulang garis pemisah antara stablecoin, token investasi, dan platform terdesentralisasi. Arah akhirnya akan sangat menentukan bagaimana pasar kripto beroperasi di Amerika Serikat, terutama di tengah kebutuhan industri akan kepastian hukum yang selama ini belum jelas.
-
-
-
-
