Akurasi Data Sosial Diuji di Tegal, Bansos Digital Masuk Tahap Penentuan

Digitalisasi bantuan sosial kini tidak lagi hanya bicara soal kecepatan penyaluran, tetapi juga soal siapa yang benar-benar layak menerima. Karena itu, Kabupaten Tegal dipilih pemerintah pusat sebagai salah satu lokasi uji untuk memastikan pembaruan data sosial berjalan lebih akurat.

Pilihan terhadap Tegal menempatkan daerah ini dalam agenda strategis pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya adalah menguji apakah sistem baru mampu menekan kesalahan data yang selama ini membuat bantuan sosial meleset dari sasaran.

Tegal jadi titik uji baru

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut Tegal dipilih karena pemerintah daerahnya aktif mengusulkan pembaruan sistem. Menurutnya, daerah itu juga menunjukkan komitmen kuat terhadap perubahan saat kunjungan kerja di Tegal, Sabtu (2/5/2026).

Sikap proaktif daerah dinilai penting dalam perluasan program digitalisasi bansos. Pemerintah ingin memastikan perubahan tidak hanya datang dari pusat, tetapi juga didukung kesiapan daerah dan para pelaksana di lapangan.

Belajar dari hasil Banyuwangi

Sebelum Tegal, pemerintah lebih dulu menjalankan uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari percobaan itu, pemerintah mencatat penurunan exclusion error dari 77,7% menjadi 28,2%.

Hasil tersebut menjadi dasar untuk memperluas implementasi sistem ke 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Perluasan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bansos mulai bergerak dari tahap uji terbatas menuju penerapan yang lebih luas.

DTSEN menjadi fondasi penentuan penerima

Program ini berjalan di bawah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sistem ini menggabungkan data penerima manfaat secara nasional dan menjadikan verifikasi digital sebagai dasar penentuan kelayakan.

Gus Ipul menegaskan bahwa mekanisme baru itu memberi ruang bagi siapa pun untuk mengajukan diri. Namun, keputusan akhir tetap ditentukan oleh sistem, bukan oleh pertimbangan subjektif.

Menurutnya, cara ini penting untuk menekan intervensi yang tidak perlu dan memastikan bantuan diterima warga yang memang berhak. Dengan begitu, proses penyaluran tidak bergantung pada penilaian manual semata.

Akurasi data jadi titik paling krusial

Pemilihan Tegal juga memperlihatkan bahwa tantangan utama digitalisasi bansos ada pada kualitas data sosial. Pemerintah menempatkan pendataan yang benar sebagai fondasi agar bantuan sandang, pangan, papan, dan pendidikan bisa sampai ke penerima yang tepat.

Gus Ipul menekankan bahwa Presiden memulai kebijakan dari pembaruan data. Dengan data yang valid, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan tidak meleset ke pihak yang tidak memenuhi syarat.

Tiga agenda Kemensos saling terkait

Dalam penjelasannya, Mensos menyebut ada tiga agenda prioritas Kementerian Sosial. Tiga agenda itu adalah pembangunan DTSEN, program bansos tepat sasaran, dan sekolah rakyat.

Ketiganya dirancang saling berhubungan dalam satu kerangka perlindungan sosial. DTSEN menjadi basis data yang valid, bansos tepat sasaran diarahkan untuk memperbaiki distribusi bantuan, dan sekolah rakyat ditujukan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan terlantar.

Dukungan lintas tingkat pemerintahan

Kegiatan di Tegal juga dihadiri Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid, Kepala BPS Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta jajaran petugas Program Keluarga Harapan dan operator desa. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa digitalisasi bansos menuntut kerja bersama dari pusat, daerah, dan pelaksana lapangan.

Saifullah Yusuf juga mengaitkan kebijakan ini dengan Pasal 34 UUD 1945. Pasal itu memuat amanat negara untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar melalui perlindungan sosial, rehabilitasi, hingga pemberdayaan.

Dengan Tegal masuk dalam pilot project, pemerintah kini tidak hanya menguji teknologi. Yang diuji juga adalah kesiapan ekosistem data sosial di daerah untuk menekan salah sasaran dan memperkuat perlindungan sosial.

Source: www.beritasatu.com
Exit mobile version