Di pesisir Jawa Tengah, garis pantai kini menghadapi tekanan yang datang bersamaan dari abrasi, rob, penurunan muka tanah, dan persoalan sampah. Situasi itu membuat langkah perlindungan tidak lagi bisa ditunda, karena ancaman yang muncul bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut ruang hidup warga pesisir.
Dari Pantai Tirang, Semarang, Gubernur Ahmad Luthfi mendorong gerakan Mageri Segoro sebagai upaya memperkuat perlindungan pantai Jawa Tengah. Pesan itu ia sampaikan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan penekanan bahwa lingkungan hari ini akan menentukan masa depan anak-anak di masa mendatang.
Mageri Segoro sebagai pagar untuk laut
Mageri Segoro adalah program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi dan rob. Luthfi menjelaskan maknanya secara sederhana sebagai upaya “memagari” laut agar pesisir tetap terlindungi.
Sebagai tanda komitmen, ia memimpin penanaman 200 batang cemara laut dan 2.750 bibit mangrove di Pantai Tirang. Kegiatan serupa juga dilakukan serentak di 16 titik pesisir pada 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Secara total, gerakan itu mencakup 92.290 bibit mangrove dan tanaman pesisir. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pantai tidak dikerjakan di satu titik saja, melainkan digerakkan secara lebih luas di wilayah yang sama-sama rentan.
Tekanan Pantura kian berat
Luthfi menilai kawasan Pantura kini menghadapi tekanan yang semakin berat karena abrasi terus menggerus daratan. Dalam situasi seperti itu, penanaman mangrove diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga garis pantai.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk melindungi permukiman warga pesisir. Karena itu, penanaman tidak dipandang sebagai kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya mempertahankan wilayah yang terus terancam.
Perawatan menjadi penentu hasil
Meski penanaman penting, Luthfi mengingatkan bahwa hasilnya tidak akan bertahan tanpa perawatan yang konsisten. Ia meminta tanaman yang sudah ditanam terus dipantau, terutama saat musim kemarau.
Dalam perawatan itu, ia melibatkan banyak pihak, mulai dari DLHK, pengelola kawasan industri, komunitas lingkungan, hingga masyarakat. Ia menegaskan bahwa jika bibit dibiarkan tanpa pengecekan, tanaman bisa mati dan upaya pemulihan pesisir ikut terhambat.
Air tanah, rob, dan solusi yang disiapkan
Selain abrasi dan rob, penurunan muka tanah juga menjadi perhatian. Luthfi menyebut kondisi itu banyak dipicu eksploitasi air tanah berlebihan, sehingga regulasi pengelolaan air tanah perlu dievaluasi lebih sering agar dampaknya tidak meluas.
Untuk jangka panjang, Pemprov Jawa Tengah mendorong penguatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum melalui BUMD. Pemerintah provinsi juga menyiapkan pemanfaatan teknologi desalinasi untuk mengubah air payau menjadi air tawar di wilayah pesisir seperti Pekalongan, Demak, dan Pati.
Sampah dan arah kebijakan ke depan
Di luar persoalan pantai dan air tanah, sampah masih menjadi tantangan besar di Jawa Tengah. Luthfi menegaskan dukungan terhadap target nasional Indonesia bebas sampah atau zero waste pada 2029.
Untuk mengejar target itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan strategi pengelolaan sampah berbasis wilayah. Daerah dengan timbulan sampah besar diarahkan memakai sistem pengelolaan regional atau aglomerasi, sedangkan daerah lain didorong memanfaatkan teknologi refuse-derived fuel sebagai bahan bakar alternatif industri.
Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 tingkat Jawa Tengah, yakni Saatnya Bekerja untuk Iklim, dinilai sejalan dengan meningkatnya ancaman banjir, rob, cuaca ekstrem, dan abrasi. Di tengah kondisi itu, perlindungan lingkungan diposisikan sebagai kebutuhan yang menyangkut air bersih, ruang hidup, dan keberlanjutan masyarakat pesisir.
Source: timesindonesia.co.id-
-
-
-
