Pelatihan vokasi kembali mendapat sorotan setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya jalur keterampilan sebagai cara cepat menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Penekanan itu muncul saat peninjauan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 di BBPVP Medan, ketika pemerintah ingin memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar sejalan dengan kebutuhan industri.
Dalam pandangan Kemnaker, pelatihan vokasi bukan sekadar program pendidikan keterampilan, melainkan langkah konkret untuk membangun sumber daya manusia yang siap pakai. Karena itu, materi pelatihan didorong agar dekat dengan kondisi lapangan kerja, sehingga peserta tidak berhenti pada sertifikat, tetapi juga memperoleh kemampuan yang bisa langsung digunakan.
Pelatihan disusun mengikuti kebutuhan industri
PVN 2026 Batch I di BBPVP Medan menghadirkan 10 program pelatihan dari 8 kejuruan. Susunan ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak diarahkan secara umum, melainkan dibuat spesifik agar masuk ke bidang-bidang yang memang dibutuhkan dunia usaha dan pasar kerja.
Program yang dibuka meliputi Teknisi AC dari kejuruan Refrigerasi, Practical Office dari kejuruan IT, serta Barista, Kitchen Management, dan Housekeeping Management dari kejuruan Pariwisata. Selain itu, terdapat pula pelatihan Surveyor dari kejuruan Bangunan, Operator Forklift dari kejuruan Otomotif, Las 6G dari kejuruan Las, Instalasi Tenaga Listrik dari kejuruan Listrik, dan Menjahit dari kejuruan Menjahit.
Kehadiran ragam pelatihan itu memperlihatkan upaya mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan pencari kerja. Dengan model seperti ini, peserta diharapkan lebih mudah masuk ke lingkungan kerja yang menuntut keterampilan teknis dan kesiapan praktik.
Akses pelatihan diminta tidak berhenti di satu jalur
Yassierli juga meminta seluruh balai pelatihan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas akses bagi masyarakat. Permintaan ini muncul karena manfaat pelatihan vokasi dinilai harus bisa dirasakan lebih banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan peningkatan keterampilan untuk masuk atau tetap bertahan di pasar kerja.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi penghalang untuk menambah peserta. Karena itu, kepala balai diminta aktif menjalin kerja sama dengan industri agar pelatihan yang berjalan tetap relevan dengan kebutuhan tenaga kerja.
“Kalau dana kita terbatas, saya minta kepada kepala balai agar menjalin kerja sama dengan industri,” ujar Yassierli. Kolaborasi semacam itu disebut dapat membantu menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi vokasi yang sesuai permintaan industri.
Target besar dan sebaran peserta yang luas
Kemnaker menargetkan PVN pada 2026 dapat menjangkau 70 ribu peserta. Pada Batch I saja, jumlah peserta yang tercatat mengikuti pelatihan mencapai 10.405 orang, sehingga program ini terlihat memiliki skala yang cukup besar sejak tahap awal pelaksanaan.
Peserta pelatihan tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD. Sebaran ini menunjukkan bahwa pelatihan vokasi dijalankan melalui jaringan lembaga yang luas dan tidak terpusat di satu titik.
Dengan sebaran itu, Kemnaker berharap lebih banyak peserta mendapat kesempatan meningkatkan keterampilan melalui jalur yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Pada saat yang sama, pasokan tenaga kerja terampil di berbagai sektor industri diharapkan ikut menguat karena pelatihan diarahkan pada kemampuan yang dapat langsung dipakai di lapangan.